KOMISI INFORMASI DAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan UU 14/2008 dan aturan pelaksanaannya, di setiap Prov, Kab, Kot harus ada Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan Perda.

Berdasarkan UU 14/2008 dan aturan pelaksanaannya, menjelaskan Komisi Informasi itu Mahkama sengketa informasi publik antara masyarakat dengan Badan Publik.

Berdasarkan UU 14/2008 dan aturan pelaksanaannya, Komisi Informasi itu komisi independen, daerah tidak dibenarkan membentuk komisi serupa dengan sebutan lain.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi 1/2010, di setiap Pemda harus membentuk PPID Prov/Kab/Kota dan setiap OPD/SKPD harus membentuk PPID Pembantu.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi 1/2018, di setiap Pemerintah Desa harus membentuk PPID Desa.

Bagi Rakyat, permohonan Informasi Publik Daerah dan OPD/SKPD, rujukannya adalah Peraturan Komisi Informasi 1/2010.

Bagi Rakyat, permohonan Informasi Publik Desa, rujukannya adalah Peraturan Komisi Informasi 1/2018.

Terimakasih.
Semoga barokah.
Aamiin...

0 Response to "KOMISI INFORMASI DAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK"

Posting Komentar

Featured Post

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA https://drive.google.com/file/d/1HjzUz0SB_m4w5mE1gVrcSI0TJr2y0dQW/vi...