Berdasarkan UU 14/2008 dan aturan pelaksanaannya, di setiap Prov, Kab, Kot harus ada Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan Perda.
Berdasarkan UU 14/2008 dan aturan pelaksanaannya, menjelaskan Komisi Informasi itu Mahkama sengketa informasi publik antara masyarakat dengan Badan Publik.
Berdasarkan UU 14/2008 dan aturan pelaksanaannya, Komisi Informasi itu komisi independen, daerah tidak dibenarkan membentuk komisi serupa dengan sebutan lain.
Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi 1/2010, di setiap Pemda harus membentuk PPID Prov/Kab/Kota dan setiap OPD/SKPD harus membentuk PPID Pembantu.
Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi 1/2018, di setiap Pemerintah Desa harus membentuk PPID Desa.
Bagi Rakyat, permohonan Informasi Publik Daerah dan OPD/SKPD, rujukannya adalah Peraturan Komisi Informasi 1/2010.
Bagi Rakyat, permohonan Informasi Publik Desa, rujukannya adalah Peraturan Komisi Informasi 1/2018.
Terimakasih.
Semoga barokah.
Aamiin...
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Featured Post
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA https://drive.google.com/file/d/1HjzUz0SB_m4w5mE1gVrcSI0TJr2y0dQW/vi...
0 Response to "KOMISI INFORMASI DAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK"
Posting Komentar