Tahapan Pembangunan Desa Sesuai PERMENDES Nomor 17 Tahun 2019

Tahapan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

a.    Perencanaan Pembangunan Desa;

b.    pelaksanaan Pembangunan Desa;

c.    pengawasan Pembangunan Desa; dan

d.   pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Kedua Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

§  Perencanaan Pembangunan Desa dapat didampingi oleh:

a.    perangkat daerah kabupaten/kota;

b.    tenaga pendamping profesional;

c.    Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau

d.   pihak lainnya.

§  Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:

a.    penyusunan RPJM Desa; dan

b.    penyusunan RKP Desa. 

§  Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: 

a.    RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

b.    RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

§  Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

§  Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota. 

§  Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa. Keterlibatan unsur masyarakat Desa meliputi:

a.    mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;

b.    menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis;

c.    mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa; 

d.   mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan

e.    memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.  

v “Tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Tweet