ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Sesuai PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018

1)        APB Desa terdiri dari:                                                                                                                    

             A.  pendapatan Desa, diklasifikasikan menurut

 a.    kelompok,

 b.    jenis dan

 c.    objek pendapatan.

             B.  belanja Desa, diklasifikasikan menurut :

 a.    bidang,

 b.    sub bidang,

 c.    kegiatan,

 d.   jenis belanja,

 e.    objek belanja, dan

 f.     rincian objek belanja.

             C.  pembiayaan Desa,  diklasifikasikan menurut :

 a.    kelompok,

 b.    jenis dan

 c.    objek pembiayaan.

*Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.*

2).  Bagian Kesatu Pendapatan

          A.    Pendapatan Desa adalah : semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi   hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Dan terdiri atas kelompok:

a.    pendapatan asli Desa;

1.    hasil usaha; antara lain, : bagi hasil BUM Desa

2.    hasil aset; antara lain, : tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya, sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3.    swadaya, partisipasi dan gotong royong; adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4.    pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b.    transfer; yang di maksud yaitu terdiri atas jenis:

1.    dana Desa;

2.    bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

3.    alokasi dana desa;

4.    bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan

5.    bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dan yang dimaksud adalah : Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud adalah yang dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

 

c.    pendapatan lain. sebagaimana yang dimaksud adalah terdiri atas:

1.    penerimaan dari hasil kerja sama Desa

2.    penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

3.    penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

4.    koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

5.    bunga bank; dan

6.    pendapatan lain Desa yang sah.

Tweet